2 weeks ago
42
Bakal Kena Gusur
RadarKarawang.id – Dari 30 kecamatan yang berada di Kabupaten Karawang hanya Kecamatan Cikampek yang tidak memiliki wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Tim Pembina Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Resmiati.
Dikatakannya, untuk 29 kecamatan lainya seperti Klari, Kotabaru, Purwasari, Karawang Timur dan Karawang Barat dan yang lainya masih ada wilayah yang masuk LP2B, namun jumlahnya sedikit. Di mana wilayah yang masuk LP2B adalah wilayah yang dilindungi oleh pemerintah.
“Cikampek wilayah yang tidak memiliki wilayah LP2B sedangkan Batujaya, Tirtajaya dan Pakisjaya, Banyusari beberapa kecamatan lainya ada yang seluruh area sawahnya itu masuk LP2B,”katanya, Selasa (5/11).
Menurutnya, dengan adanya LP2B bertujuan agar wilayah persawahan di Kabupaten Karawang bisa tetap bertahan dan tidak tergusur oleh kemajuan jaman. Namun, untuk keputusan bisa atau tidaknya suatu wilayah di Karawang beralih fungsi ada di dinas lainnya yang menentukan.
“Walaupun Dinas Pertanian tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan sebuah wilayah bisa dialihfungsikan, tapi Dinas Pertanian memberikan rekomendasi atau keterangan bahwa suatu wilayah di Karawang yang akan dibangun apakah masuk zona LP2B atau tidak,” jelasnya.
Disampaikannya, jika ada Proyek Strategis Nasional (PSN) wilayah yang sudah masuk zona LP2B tetap bisa digunakan. “Kalau PSN mah bisa- bisa saja walau di wilayah LP2B,” tutupnya.
Baca juga Lima Ribu Guru di Karawang Terzalimi https://radarkarawang.id/metropolis/headline/lima-ribu-guru-honor-terzalimi/
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menkopangan) Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah mengalokasikan Rp15 triliun untuk cetak sawah dan intensifikasi. Program ini akan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang.
Cetak sawah akan mencakup 150.000 hektar lahan baru. Selain itu, intensifikasi akan dilakukan pada 80.000 hektar lahan pertanian. “Cetak sawah 150.000 hektar, tapi ada juga intensifikasi 80.000 hektar. Totalnya Rp15 triliun,” kata dia.
Kedua program tersebut berada di bawah Kementerian Pertanian. Program ini juga mendukung swasembada pangan yang ditargetkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Sebelumnya, Zulkifli menggelar rapat pembahasan anggaran program swasembada pangan yang ditargetkan tercapai 2028-2029. Hasilnya, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp139,4 triliun di tahun 2025 untuk program tersebut.
Menurut Zulkifli, ini adalah rapat keempat tentang anggaran ketahanan pangan. Ia menekankan bahwa kewenangan dan anggaran tersebar di berbagai lembaga. (zal/nt)
Tonton konten menarik ini Nasi Panas Versus Nasi Dingin https://www.youtube.com/watch?v=Xcaco6j4jTM
