2 days ago
16
radarkarawang.id – Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Karawang menggelar pengembangan kapasitas atau capacity building bagi staf, camat, kepala bagian dan kepala dinas setempat pada Jumat hingga Sabtu (16/11) di Bogor.
Baca Juga : Kampanye Acep-Gina, Tokoh Nasional Turun Gunung
Kami memberikan pengembangan kapasitas kepada semua Aparat Sipil Negara (ASN) agar mereka dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, Asep Aang Rahmatullah mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kinerja dari seluruh instansi.
“Selain itu juga untuk memperkuat kemampuan individu atau kelompok dalam menggunakan sumber daya yang ada,” ujarnya.
Widyaiswara BKPSDM Karawang, Rahman Tanjung menyampaikan instansi pemerintah wajib mempunyai managemen talenta bagi seluruh ASN.
Setiap instansi menyesuaikan program itu dengan capaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi mereka, dengan tujuan untuk mewujudkan prioritas pembangunan nasional. Selain itu menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pegawai.
“Manajemen Talenta bertujuan mencari, mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan talenta terbaik guna mencetak calon pemimpin masa depan,” ungkapnya.
Sementara itu Asif Suhendar, Kepala Inspektorat Karawang memaparkan berdasarkan hasil tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester 1 di Kabupaten Karawang mencapai 68,52 persen.
Sementara itu untuk monitoring center of prevention (MCP) Komisi Pembentasan Korupsi (KPK) hingga Kamis (15/11) telah mencapai angka 73,78 persen.
Ia menyatakan bahwa ia optimis nilai MCP KPK bulan November akan meningkat menjadi 90 persen dibandingkan dengan 39 poin sebelumnya.
“Dalam acara ini, saya meminta semua pihak untuk mendukung kegiatan MCP agar kita dapat mencegah tindakan korupsi dalam pemerintahan.”
Sementara itu Pejabat Sementara (PJs) Bupati Karawang, Teppy Wawan Dharmawan menekankan kepada semua ASN agar memberikan pelayanan publik yang prima dan menjunjung netralitas. Kemudian dapat menjalankan tugas fungsi utama sesuai dengan Undang-undang.
“Ingatlah bahwa kita harus mempermudah pelayanan publik sesuai arahan presiden, tanpa prosedur yang berbelit-belit.”
ASN harus menjaga netralitas demi menjaga kepercayaan masyarakat, sekaligus memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan sukses,” tegasnya.
Selain itu membahas tentang stunting, ia mengatakan saat ini untuk stunting di tingkat Provinsi Jawa Barat masih di angka 250.000.
“Instruksikan semua camat untuk memastikan bahwa data ibu hamil diterima agar mereka mendapatkan asupan vitamin yang diperlukan,” ujarnya.
“Ini adalah tugas kita bersama untuk menekan angka stunting demi masa depan generasi kita,” tutupnya. (nad)
