jpnn.com - PONOROGO - Ribuan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, menggelar aksi unjuk rasa alias turun ke jalan, Selasa (30/12).
Massa guru tersebut menggelar aksi solidaritas di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur guna menolak kebijakan mutasi kepala sekolah (kepsek).
Aksi tersebut merupakan tindak lanjut atas somasi yang sebelumnya dilayangkan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Kabupaten Ponorogo kepada Gubernur Jawa Timur pada 2 Desember 2025.
Ketua LKBH PGRI Ponorogo Thohari mengatakan, aksi digelar sebagai bentuk penegasan tuntutan agar gubernur meninjau kembali kebijakan mutasi kepala SMK Negeri 1 Ponorogo, Katenan, yang dinilai bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
"Aksi ini merupakan tindak lanjut dari somasi yang kami sampaikan sebelumnya. Kami menuntut pemenuhan tuntutan tersebut," kata Thohari.
Dia menjelaskan, mutasi terhadap Katenan dinilai melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 yang mengatur masa jabatan kepala sekolah minimal 2 tahun sebelum dapat dipindahtugaskan.
"Yang bersangkutan baru menjabat sekitar lima bulan lebih. Ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga kami meminta agar jabatan tersebut dikembalikan," ujarnya.
Dalam aksi tersebut, PGRI Ponorogo juga menyerahkan somasi kedua kepada Gubernur Jawa Timur dengan tenggat waktu 14 hari sejak tanggal aksi.
