jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PDI Perjuangan melontarkan kritik keras terhadap keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Partai berlogo kepala banteng itu menilai langkah ini berisiko mengaburkan arah diplomasi Indonesia yang seharusnya bebas dan aktif.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa diplomasi luar negeri Indonesia harus tetap berpijak pada falsafah Pancasila dan konstitusi, bukan justru mengekor pada kepentingan kekuatan tertentu.
Hasto mengingatkan bahwa posisi Indonesia di kancah internasional adalah sebagai jembatan perdamaian yang mandiri. Ia mengkhawatirkan bergabungnya Indonesia dalam BoP justru menempatkan posisi tawar negara di bawah pengaruh kekuatan besar.
"Tugas Indonesia adalah menggalang solidaritas bangsa-bangsa melalui PBB, bukan menjadi subordinat," ujar Hasto dalam keterangan resminya.
Menurut politisi asal Yogyakarta tersebut, penyelesaian konflik Timur Tengah, khususnya isu Palestina, tidak akan membuahkan hasil jika dilakukan di luar forum multilateral yang inklusif.
Alih-alih bergabung dengan badan bentukan negara tertentu, PDIP mendorong pemerintah untuk menjadi motor utama dalam melakukan reformasi di tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hasto meyakini bahwa hanya melalui forum resmi PBB, solusi yang adil bagi Palestina dapat dicapai.
Strategi yang ditawarkan PDIP meliputi, yaitu mendorong Indonesia mengambil peran sentral dalam mereformasi struktur PBB agar lebih adil, membangun kekuatan diplomatik bersama negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, serta menolak penyelesaian masalah Timur Tengah yang mengesampingkan keterlibatan langsung pihak Palestina.
"Menyelesaikan masalah Timur Tengah tanpa keterlibatan Palestina tidak akan berjalan dengan baik. Sikap PDI Perjuangan adalah mendorong solusi dalam kerangka PBB yang direformasi oleh kepemimpinan Indonesia," pungkasnya.
