jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung mengalokasikan anggaran sekitar Rp50 miliar untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada tahun 2026. Kebijakan tersebut dipastikan tidak mempengaruhi komposisi belanja pegawai daerah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung Dwi Hari Subagyo mengatakan, pada akhir 2025 pemerintah daerah telah mengangkat 5.415 PPPK paruh waktu, yang mayoritas berasal dari tenaga honorer sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis.
"Sebanyak 5.415 PPPK paruh waktu telah diangkat dan anggaran gajinya sudah kami siapkan dalam APBD 2026," kata Dwi Hari, Minggu (11/1).
Dia menjelaskan pembayaran gaji PPPK paruh waktu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui pos belanja barang dan jasa, sehingga tidak masuk dalam kategori belanja pegawai.
Menurutnya, mekanisme tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur bahwa gaji pegawai jasa kerja, termasuk PPPK paruh waktu, dibebankan pada belanja barang dan jasa.
"Masih masuk belanja barang dan jasa, pengangkatan PPPK paruh waktu ini tidak mempengaruhi komposisi belanja pegawai Pemkab Tulungagung," ujarnya.
Untuk tahun anggaran 2026, Pemkab Tulungagung mengalokasikan sekitar Rp50 miliar dari belanja barang dan jasa guna membayar gaji PPPK paruh waktu tersebut.
Dwi Hari menyebutkan, gaji PPPK paruh waktu berkisar antara Rp350 ribu hingga Rp1 juta per bulan. Besaran gaji disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan beban tugas masing-masing pegawai.
