jpnn.com, JAKARTA - Pembiayaan kesehatan masyarakat Indonesia masih didominasi oleh skema pembayaran pribadi (out-of-pocket).
Data Laporan Kinerja Kemenkes 2024 mencatat, dari total belanja kesehatan nasional yang mencapai Rp 614,5 triliun pada 2023 (tumbuh 8,2% dari tahun sebelumnya), pembiayaan out-of-pocket mendominasi sebesar 28% atau sekitar Rp 175,5 triliun.
Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan belanja yang ditanggung BPJS Kesehatan, yakni 27,1% (Rp 166,4 triliun), sedangkan asuransi swasta hanya mencapai Rp 30 triliun.
Data ini menyoroti tingginya beban finansial yang masih ditanggung langsung oleh masyarakat.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa salah satu agenda utama transformasi kesehatan adalah membangun pilar pembiayaan kesehatan yang adil, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
"Target utama pemerintah adalah meningkatkan porsi belanja kesehatan agar 90% ditanggung oleh asuransi," kata Menkes Budi, Rabu (19/11).
Menurutnya, asuransi adalah satu-satunya instrumen yang dapat menyebar risiko (spread the risk) lintas populasi dan lintas waktu, sehingga meminimalisir risiko kesulitan finansial (financial hardship) yang dihadapi masyarakat.
Dalam upaya mencapai target tersebut, Kemenkes melalui Pusat Pembiayaan Kesehatan telah memperkuat sistem pembiayaan nasional dengan menandatangani kemitraan strategis bersama Roche Indonesia pada 13 November 2025.
