jpnn.com, JAKARTA - Polemik lahan Eigendom Verponding (EV) di Surabaya memasuki babak penting setelah pertemuan resmi digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/11). Pertemuan ini dihadiri perwakilan DPR RI, Kementerian ATR/BPN, Pertamina, dan warga terdampak.
Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan komitmen perusahaan untuk mengembalikan hak-hak warga Surabaya yang terdampak status lahan EV.
"Pertamina siap membuka seluruh proses administratif dan berkoordinasi penuh dengan ATR/BPN, DPR RI, serta kementerian dan lembaga terkait," ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memastikan bahwa penyelesaian kasus ini tidak akan melalui jalur pengadilan.
"Dirut Pertamina sudah menyampaikan dengan jelas niat tulus untuk menyelesaikan masalah ini. Mekanisme penyelesaian tetap harus sesuai hukum, tetapi bukan persidangan. Yang penting hak warga Surabaya kembali," kata Adies Kadir.
Muchlis, koordinator warga terdampak EV Surabaya, menyambut baik komitmen ini. "Warga hanya membutuhkan kepastian dan pengembalian hak atas tanah mereka," katanya dalam pertemuan tersebut.
Pertemuan yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dr. Dalu Agung Darmawan, ini menegaskan komitmen pemerintah mempercepat penyelesaian konflik agraria tersebut. Dalam rapat dengar pendapat sebelumnya, Komisi II DPR RI telah menetapkan langkah-langkah kunci berupa penyelesaian non-litigasi dan verifikasi aset secara terbuka.
Sepanjang proses ini, Adies Kadir berperan aktif menghubungkan kementerian, pemerintah daerah, Pertamina, serta perwakilan warga agar penyelesaian berjalan tanpa hambatan dan tetap sesuai regulasi. (tan/jpnn)
