jpnn.com - MAKASSAR – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sulawesi Selatan mengalami pemotongan mulai 2026.
Pemprov Sulsel menggunakan istilah “penyesuaian” TPP ASN, bukan pemotongan.
Penyesuaian TPP ASN disebut sebagai upaya penguatan kebijakan fiskal daerah dan penataan struktur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Sulsel Erwin Sodding menjelaskan penyesuaian tersebut untuk memastikan proporsi belanja pegawai berada dalam batas ideal sebagaimana ketentuan nasional, yakni pemerintah pusat memberikan Mandatory Spending (belanja wajib) maksimal 30 persen dari total belanja APBD pada tahun 2027.
“Dampaknya, pertama, belanja pegawai memang sudah terlalu besar. Sementara kita dikejar target tahun 2027 bahwa belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen,” ujar Erwin di Makassar, Kamis (19/2).
Dia menambahkan kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika fiskal nasional, khususnya terkait pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang turut memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah, termasuk Sulawesi Selatan.
Menurut Erwin, Pemprov Sulsel harus melakukan penyesuaian pada sejumlah alokasi anggaran yang bersifat tidak wajib.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa hak-hak dasar ASN tetap terlindungi.
