jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak meminta seluruh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk terbuka secara transparan soal dana daerah yang mengendap di bank hingga menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Permintaan itu disampaikan Emil menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (20/10).
Berdasarkan data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, tercatat ada 15 daerah yang menyimpan dana besar di bank, di antaranya DKI Jakarta Rp14,68 triliun, Jawa Timur Rp6,8 triliun, dan Jawa Barat Rp4,17 triliun.
“Saya minta pemprov dan pemda buka-bukaan aja. SiLPA-nya tuh karena apa? Lebih baik begitu, daripada publik berpikir pemerintah mengabaikan pembayar pajak,” kata Emil di Surabaya, Rabu (22/10).
Menurut Emil, tingginya SiLPA di beberapa daerah tidak selalu menandakan lemahnya penyerapan anggaran. Salah satu penyebabnya, kata dia, adalah pencairan dana yang baru terjadi di akhir tahun anggaran, sehingga baru bisa dimasukkan dalam APBD Perubahan.
“Dana yang keluar di akhir tahun baru bisa dianggarkan di APBD Perubahan. Jadi, kesannya SiLPA, padahal sebenarnya sudah digunakan,” ujarnya.
Emil juga mengakui nilai SiLPA Jawa Timur terbilang besar sejak masa jabatan mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Karena itu, dia mendorong agar setiap kepala daerah membeberkan pos-pos anggaran yang belum terserap agar publik memahami konteksnya secara utuh.
“Makanya, semua ayo dibuka biar semua juga tahu kenapa kok anggaran belum terserap. Apakah karena perubahan pendapatan atau hal lain. Mending dibuka saja,” tuturnya.
