jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan menyoroti pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang mengklaim bakal ada pencopotan direksi bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Mufti Anam, menilai hal itu berada di luar tugas dan wewenang seorang Menhan.
"Pernyataan Menteri Pertahanan terkait isu pergantian seluruh direksi Bank Himbara menimbulkan kegaduhan dan berpotensi mengganggu stabilitas kerja BUMN," kata Mufti Anam seperti yang dikutip pada Kamis (5/2).
Mufti mempertanyakan kapasitas Sjafrie dalam menyampaikan informasi tersebut.
"Saya mempertanyakan apa kapasitas dan kewenangan Menteri Pertahanan menyampaikan informasi terkait pergantian direksi bank-bank Himbara. Itu jelas bukan ranah Kementerian Pertahanan," tegasnya.
Ia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi internal serius terkait banyaknya pejabat yang berbicara di luar tugas pokok dan fungsinya.
Lebih lanjut, Mufti menegaskan perlunya penjelasan objektif jika rencana perombakan direksi benar akan dilakukan. Ia mengungkapkan bahwa kinerja bank-bank Himbara secara umum positif.
"Fakta menunjukkan bahwa hingga 2025, kinerja bank-bank Himbara secara umum berada dalam kondisi positif. Permodalan kuat, tingkat kredit bermasalah (NPL) terjaga, dan laba bersih tetap solid," ujarnya.
Ia juga menyoroti kontribusi besar bank-bank BUMN bagi negara. "Lebih dari itu, kontribusi bank-bank BUMN, khususnya Himbara, merupakan tulang punggung penerimaan negara dari sektor BUMN. Mayoritas dividen BUMN yang disetorkan ke negara dalam beberapa tahun terakhir berasal dari perbankan BUMN," kata Mufti.
