jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan fitur e-Audit Katalog elektronik Versi 6 pengadaan barang jasa pemerintah di Balaikota Yogyakarta pada Senin (8/12).
Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono mengungkapkan bahwa banyak kasus korupsi yang berawal dari pengadaan barang dan jasa.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya fitur ini sebagai bentuk pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa.
"Dengan kontrol yang lebih ketat, kami berharap orang akan mikir dua kali untuk melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa,” katanya.
Fitur-fitur utama e-Audit Katalog Versi 6 di antaranya mampu mendeteksi dini anomali dan pola transaksi mencurigakan, proses audit berbasis bukti digital, analisis harga, penyedia dan produk dalam satu sistem serta fungsi early warning system untuk mempercepat tindak lanjut pengawasan.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan fitur tersebut bisa bisa merekam semua proses pengadaan secara berkelanjutan dan real time.
“Saya pikir kami harus menggunakan versi yang terkini, tetapi kecermatan tidak boleh dilupakan," ujar Hasto.
Ia menegaskan bahwa Pemkot Yogyakarta berusaha keras bersama KPK untuk melakukan mitigasi tindak korupsi. (mcr25/jpnn)
