jpnn.com - Dalam beberapa tahun terakhir, isu lingkungan hidup tidak lagi berdiri sebagai agenda sektoral semata.
Ia telah menjadi agenda besar peradaban manusia. Krisis iklim, kerusakan hutan, degradasi tanah, pencemaran laut, hingga ancaman krisis pangan global telah mendorong banyak negara memikirkan kembali arah pembangunan mereka.
Di tengah dinamika tersebut, gagasan Green Democracy atau demokrasi hijau menjadi makin relevan.
Di Indonesia, gagasan ini mulai memperoleh perhatian dari berbagai kalangan, termasuk dari pimpinan lembaga negara.
Salah satu tokoh yang secara konsisten mengangkat pentingnya pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Baktiar Najamudin.
Demokrasi yang Berpihak pada Masa Depan
Demokrasi selama ini sering dipahami sebatas mekanisme politik: pemilu, representasi, dan proses pengambilan keputusan.
Namun dalam perkembangan mutakhir, demokrasi dituntut memiliki dimensi yang lebih luas, termasuk tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan.
