jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto sebaiknya segera menekan tombol darurat energi melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai respons cepat situasi kritis cadangan operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional yang hanya cukup untuk 23 hari.
Demikian dikatakan Ketua Umum Partai Pembaruan Bangsa (PPB), Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/3), berkaitan dengan potensi krisis BBM akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Engelina mengatakan, data terbaru menunjukkan ketahanan energi Indonesia berada pada level terendah di Asia Tenggara, bersaing dengan Filipina. Cadangan Indonesia hanya 23 hari dan Filipina hanya 22 hari.
"Ketergantungan impor BBM yang tinggi ini praktis tidak ada waktu yang memadai dan tidak menentu sampai kapan situasi di Timur Tengah mereda. Ini situasi darurat, sehingga perlu Inpres darurat sebagai langkah mitigasi," jelas Engelina.
Engelina mengingatkan, krisis BBM akan membawa konsekuensi ekonomi, sosial dan politik, sehingga perlu tindakakan darurat yang presisi.
"Kalau terlambat taruhannya akan sangat mahal. Saya harap Presiden keluarkan instruksi untuk mengatur alokasi prioritas BBM dan tindakan darurat untuk menyewa storage guna menambah cadangan," katanya.
Menurut Engelina, Presiden Prabowo Subianto perlu menginstruksikan penghentian ekspor minyak mentah bagi seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan mewajibkan penjualan seluruh bagian produksi kepada kilang domestik.
"Sampai sekarang, kita belum lihat skema pendanaan darurat (emergency fund) untuk pembelian minyak mentah untuk mengisi kapasitas simpan baru tanpa membebani arus kas operasional Pertamina. Saya kira, ini menkeu harus pikirkan," jelas Engelina yang juga Direktur Archipelago Solidarity Foundation ini.
