jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi alarm serius bagi Jawa Timur. Hingga Mei 2026, sebanyak 2.332 pekerja di Jatim telah kehilangan pekerjaan. Sementara sekitar 4.400 pekerja lainnya masih berada dalam potensi PHK.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim yang juga anggota Komisi E Wara Sundari Renny Pramana meminta Pemprov Jatim tidak hanya bertindak setelah PHK terjadi. Menurut dia, pemerintah perlu membangun sistem peringatan dini untuk mendeteksi sekaligus mencegah PHK sejak awal.
"Jangan menunggu PHK terjadi baru pemerintah turun tangan. Yang harus dilakukan adalah menyelamatkan pekerjaan sebelum pekerja menjadi korban PHK," kata Renny, Rabu (12/8).
Renny menilai angka 4.400 pekerja yang berpotensi terdampak PHK harus menjadi perhatian serius. Sebab, angka tersebut bukan sekadar statistik ketenagakerjaan. Di baliknya terdapat ribuan keluarga yang terancam kehilangan sumber pendapatan.
Berdasarkan data PHK di Jatim, sebanyak 437 pekerja terkena PHK pada Januari 2026. Angka itu meningkat menjadi 582 pekerja pada Februari dan 687 pekerja pada Maret. Selanjutnya, pada April terdapat 496 pekerja yang terkena PHK dan turun menjadi 130 pekerja pada Mei.
Secara nasional, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 23.470 pekerja terkena PHK sepanjang Januari-Mei 2026.
Renny menilai tekanan ekonomi global, pelemahan permintaan ekspor, hingga potensi penurunan produksi dapat menjadi pemicu gelombang PHK berikutnya. Karena itu, Pemprov Jatim dinilai perlu membangun sistem peringatan dini PHK dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja.
"Kalau perusahaan mulai mengurangi produksi, shift, jam kerja atau pesanan, itu harus menjadi sinyal bagi pemerintah. Jangan sampai pemerintah baru tahu setelah surat PHK dibagikan kepada pekerja," tegasnya.
