jpnn.com, JAKARTA - DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) menyampaikan catatan kritis terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang penyampaian pidato Presiden RI Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8).
Hal demikian seperti disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PA GMNI Abdy Yuhana ketika mengungkapkan amanat organisasi bertajuk Ambeg Paramarta di Kantor DPP PA GMNI, Jakarta Pusat, Kamis ini.
Selain mengkritisi MBG, PA GMNI menyoroti melemahnya supremasi hukum, pengabaian meritokrasi birokrasi, serta meluasnya benturan kepentingan (conflict of interest) dalam penyelenggaraan negara.
Abdy mengatakan jajaran alumni GMNI pada prinsipnya mendukung setiap program jaring pengaman sosial yang ditujukan untuk rakyat.
Namun, kata dia, kebijakan berskala besar seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih harus dilandasi kajian kelayakan yang matang.
Termasuk, lanjut Abdy, setiap program perlu dilandasi transparan, akuntabel, serta teruji secara demokratis agar terhindar dari potensi penyelewengan (fraud).
"Program berskala besar yang menggunakan sumber daya publik harus memiliki standar tata kelola, pengawasan, transparansi, keamanan, dan akuntabilitas yang tinggi," kata Abdy.
Dia mengatakan permintaan evaluasi terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah tidak boleh dipandang sebagai bentuk penolakan.
