jpnn.com, JAKARTA - Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyebut pemerintah perlu membenahi regulasi mengenai distribusi BBM bersubsidi.
Hal tersebut menyikapi rencana pemerintah memperketat penyaluran Pertalite.
Menurutnya, regulasi jelas membuat masyarakat bisa mengetahui pihak yang berhak membeli Pertalite.
"Masyarakat harus tahu secara jelas siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak membeli BBM bersubsidi,” kata Mulyanto kepada awak media, Kamis (13/8).
Anggota Komisi Energi DPR RI 2019-2024 itu menilai aturan tegas makin penting, karena pemerintah mulai mewacanakan pembatasan Pertalite berdasarkan kelompok ekonomi maupun jenis kendaraan.
Namun, kata Mulyanto, pelaksanaan pembatasan di lapangan selama ini banyak bertumpu pada sistem QR Code MyPertamina dan kebijakan operasional SPBU.
Dia mengatakan kebijakan menyangkut hak masyarakat mendapatkan subsidi negara tidak semestinya diserahkan ke mekanisme administratif perusahaan penyalur.
"Harus ada regulasi pemerintah yang tegas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Mulyanto.
