jpnn.com, JAKARTA - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), sejumlah tokoh dan aktivis NU menegaskan pentingnya melahirkan kepemimpinan PBNU baru yang independen, berintegritas, serta terbebas dari benturan kepentingan politik praktis.
Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta Taufik Damas menegaskan bahwa kepemimpinan PBNU harus mampu menjaga jarak ideal dari lingkaran kekuasaan agar fungsi advokasi terhadap masyarakat akar rumput, seperti petani, nelayan, dan pedagang kecil, tetap berjalan optimal.
Menurut survei Alvara Research Center akhir 2025, potensi nahdiyin mencapai 140 juta jiwa, angka besar yang tidak boleh dijadikan posisi tawar politik untuk mengejar jabatan menteri atau kepala daerah.
"NU tidak boleh menjadi juru bicara presiden. Kedekatan dengan penguasa harus dibatasi. NU tetap wajib berpolitik, namun dalam kerangka high politics—yaitu politik yang berbasis pada moralitas dan etika kebangsaan, bukan berburu posisi di pemerintahan," ujar Taufik.
Ia juga mendukung penuh larangan rangkap jabatan bagi jajaran pengurus harian seperti rais aam, ketua umum, sekjen, dan katib Aam.
Kepemimpinan Muda dan Pentingnya Menjaga Jarak dari Politisasi
Aktivis muda NU, Hatim Gazali, memperingatkan risiko besar jika PBNU terus terseret dalam pertarungan politik praktis.
Menurutnya, keterlibatan dalam kalkulasi politik kekuasaan hanya akan membelenggu daya kritis organisasi terhadap kebijakan publik.
