jpnn.com, BOGOR - Komisi II DPRD Kota Bogor menyoroti dugaan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak parkir ritel modern.
Temuan ini mencuat dalam rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor yang menilai setoran pajak parkir minimarket saat ini tidak wajar.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, mengungkapkan rata-rata gerai minimarket hanya menyetorkan pajak parkir sekitar Rp35.000 per bulan melalui sistem flat. Nilai tersebut dinilai terlalu rendah dibanding potensi riil di lapangan.
“Setoran pajak parkir saat ini menggunakan sistem flat yang sangat rendah. Terdapat potensi kebocoran pendapatan daerah yang diperkirakan mencapai Rp4 hingga Rp7 miliar per tahun akibat pengelolaan yang tidak optimal,” ujar Rifki.
Data administrasi menunjukkan terdapat 128 gerai Alfamart dan 110 gerai Indomaret di Kota Bogor.
Namun, proses optimalisasi pajak parkir disebut masih terkendala oleh keberadaan juru parkir (jukir) liar di sejumlah lokasi.
Menurut Rifki, pihak ritel pada prinsipnya tidak keberatan menaikkan setoran pajak resmi hingga sekitar Rp300.000 per gerai atau lebih.
Syaratnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mampu menjamin penertiban jukir liar sehingga konsumen dapat menikmati layanan bebas parkir dengan nyaman.
