jpnn.com, JAKARTA - Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini angkat bicara terkait wacana kenaikan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen menjadi tujuh persen.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan jumlah suara yang terbuang (wasted votes) dan menurunkan proporsionalitas hasil pemilu.
"Jika parliamentary threshold (ambang batas parlemen) dinaikkan, dampaknya adalah meningkatnya jumlah suara terbuang, menurunnya proporsionalitas hasil pemilu," kata Titi kepada ANTARA saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Ia menyebutkan kenaikan ambang batas parlemen juga berpengaruh pada representasi politik yang menyempit hingga legitimasi demokrasi tidak mencapai angka indeks yang diinginkan.
"(Menyebabkan) menyempitnya kanal representasi politik. Hal ini berpotensi menurunkan legitimasi demokrasi," ujarnya.
Ia merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2024 yang menegaskan bahwa sistem pemilu tidak diperkenankan menghasilkan disproportionality atau ketidakseimbangan yang berlebihan yang dapat menimbulkan kondisi pemborosan suara pemilih.
"Parliamentary threshold yang terlalu tinggi justru pasti akan memperbesar jumlah suara tidak terkonversi menjadi kursi. Dengan demikian, urgensi kenaikan ke 7 persen menjadi tidak ada dan tidak beralasan serta justru bertentangan dengan prinsip perlindungan suara pemilih," katanya.
Keputusan tersebut menurut dia, memberikan perspektif terkait representasi dan efektivitas sistem terhadap ambang batas parlemen. Dalam perspektif itu, angka 5 persen maupun 7 persen mempunyai konsekuensi rendahnya perolehan suara.
