papua.jpnn.com, JAYAPURA - Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Satgas Penegakan Hukum pencegahan pungutan liar (pungli) di lingkungan Kantor Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Senator dari Provinsi Papua Barat ini mengatakan pembentukan Satgas ini penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan bersih dan adil.
"Pungli banyak merugikan masyarakat, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI)," ujar Senator Filep Wamafma di Jakarta, Selasa (9/6/2026) seusai menerima keluhan PMI soal dugaan pungli dari oknum tidak bertanggung jawab
Dia menegaskan agar tidak ada mafia yang bermain atas pengurusan administrasi PMI.
“Kami mendapat keluhan warga Indonesia yang mengalami dugaan pungli terkait pengurusan administrasi bagi pekerja imigran Indonesia," ungkap Filep Wamafma.
Dia mengatakan dugaan pungli terhadap pembuatan paspor dan keperluan perubahan data bagi pekerja migran merupakan hal yang sangat disayangkan.
Menurutnya, pemerintah perlu segera merespons dengan memperketat aturan agar pengurusan administrasi seperti paspor dan dokumen PMI lainnya terjamin oleh hukum.
"Pungli adalah salah satu mata rantai yang perlu diberantas, sebab masalah dokumen data kependudukan TKI ini sangat urgen, sedangkan validasi data kependudukan di Indonesia yang belum tertata secara maksimal, rentan jadi celah,” ujarnya.
