jpnn.com, PALEMBANG - Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus Rp 18.070 per dolar Amerika Serikat (AS) memicu kekhawatiran serius di sektor angkutan penyeberangan nasional.
Kenaikan tajam biaya operasional kapal yang disebut telah mencapai 83 pesen membuat pelaku usaha kian terhimpit, sementara tarif penyebrangan belum mengalami penyesuaian.
Ketua DPC Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Tanjung Api-Api – Tanjung Kalian Edos Sari Waskito mengungkapkan bahwa situasi ini menekan langsung komponen biaya yang bergantung pada mata uang asing.
"Kombinasi antara pelemahan rupiah dan tingginya harga minyak dunia membuat beban operasional kapal semakin meningkat. Dampak paling terasa ada pada biaya perawatan kapal," ungkap Edos, Jumat (12/6/2026).
Gapasdap dan Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) mencatat kenaikan biaya di lapangan terjadi sangat agresif seperti Oli / Minyak Pelumas naik hingga 60 persen, suku cadang (Sparepart) naik antara 30 persen hingga 40 persen, dan biaya pengedokan (Docking) Naik sekitar 20 persen.
Masalah utama yang dihadapi perusahaan penyebrangan adalah pendapatan yang tidak mengalami peningkatan karena tarif angkutan belum juga disesuaikan. Ironisnya, tarif yang berlaku saat ini ternyata masih mengacu pada perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) 2019.
Pada 2019 lalu, berdasarkan hitungan bersama Kementerian Perhubungan, YLKI, ASDP, dan asuransi tarif yang berlaku sebenarnya sudah kurang 31,8 persen dari biaya riil.
"Jika dihitung dengan kondisi sekarang, di mana dolar sudah di atas Rp 18.000 dan komponen lain naik, ketertinggalan tarif saat ini menurut hitungan Gapasdap bahkan telah mencapai sekitar 83 persen dari kebutuhan biaya," ujar Edos.
