jpnn.com, JAKARTA - Proyek pengadaan data geospasial dasar dan peta rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:5.000 tahun 2024 senilai USD 20 juta menuai sorotan dari berbagai kalangan.
Selain karena nilai anggarannya yang besar, proyek strategis tersebut dinilai menyisakan sejumlah pertanyaan terkait pengelolaan data geospasial nasional, keterlibatan pihak asing, kontribusi industri dalam negeri, hingga aspek keamanan dan kedaulatan data.
Berdasarkan ringkasan proyek Pengadaan Data Geospasial Dasar dan Peta Rupabumi Indonesia Wilayah Darat Skala 1:5.000 Kelas 2 dari Airborne Synthetic Aperture Radar (SAR) dan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT), tahap awal pekerjaan dilaksanakan di wilayah Sulawesi dengan cakupan sekitar 180.000 kilometer persegi atau sekitar 10 persen dari total daratan Indonesia.
Kontrak proyek tersebut dimenangkan oleh Intermap Technologies pada Januari 2024 dengan nilai sekitar USD 20 juta dan melibatkan PT Pratama Persada Airborne (PPA) sebagai mitra lokal.
Program ini merupakan bagian dari penguatan Program Peta Dasar Topografi Nasional guna mendukung implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).
Namun demikian, proyek tersebut memunculkan perhatian karena beredar informasi bahwa proses pengolahan data hasil akuisisi IFSAR dilakukan di Denver, Amerika Serikat, yang merupakan kantor pusat Intermap Technologies.
Setelah melalui proses pengolahan di luar negeri, data tersebut kemudian dikembalikan ke Indonesia untuk diintegrasikan dengan data lainnya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola data geospasial strategis nasional, terutama terkait mekanisme pengamanan data, pengawasan akses, serta dasar kebijakan yang memungkinkan pemrosesan data dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia.
