jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ribuan keluarga petani tembakau di Jawa Barat mengaku resah dengan sejumlah rancangan regulasi yang tengah disiapkan pemerintah.
Mereka menilai aturan tersebut berpotensi mengancam keberlangsungan sektor pertembakauan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat di berbagai daerah.
Keresahan itu mengemuka dalam rembuk petani bertajuk 'Saung Sawala: Menjaga Kedaulatan Tembakau Tatar Sunda, Petani Menolak Pembatasan Kadar Nikotin dan Tar serta Penyeragaman Kemasan Polos' yang digelar di Kabupaten Sumedang.
Perwakilan petani tembakau dari Garut, Sumedang, Kabupaten Bandung, Kuningan, Pangandaran, Tasikmalaya, Majalengka, hingga Cirebon menyatakan penolakan terhadap sejumlah usulan aturan.
Aturan itu dimulai dari penyeragaman kemasan produk tembakau dan rokok elektronik, pembatasan kadar nikotin dan tar, hingga pelarangan bahan tambahan tertentu yang dinilai dapat menghambat produksi.
Mereka juga menandatangani deklarasi bersama dan meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perlindungan kepada petani agar kebijakan yang disusun tidak merugikan sektor pertembakauan nasional.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPD APTI) Jawa Barat, Sambas, mengatakan berbagai rancangan aturan tersebut dinilai mengancam keberlangsungan usaha petani tembakau.
"Apa yang kami lakukan ini adalah bentuk gerakan petani, memperjuangkan penghidupan. Kami dizolimi. Mengapa ada rancangan aturan seperti pembatasan kadar nikotin dan penyeragaman kemasan, yang mau menghabisi, mematikan tembakau, padahal jelas-jelas ini adalah sumber ekonomi petani," kata Sambas, dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).
