jpnn.com - MALANG - Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur 2018-2023 Abdul Muji Syadzili berharap kabar angin yang beredar terkait jadwal Konbes PBNU dan Munas Alim Ulama, sekaligus Muktamar ke-35 NU diundur hingga akhir 2026 atau awal 2027 tidak benar.
"Setelah rapat harian PBNU, Senin (16/2) di lantai 8 gedung PBNU, beredar kabar bahwa Muktamar ke-35 diundur. Mudah-mudahan kabar ini tidak benar. Karena bila benar, maka hal itu mencederai islah sebelumnya," katanya.
Menurut Abdul Muji, Ramadan harus digunakan PBNU untuk menyerap gagasan dan menyiapkan rumusan mekanisme pergantian Rais Aam dan Ketua Umum dalam muktamar nanti.
"Pelajaran penting dari produk Muktamar ke-34 NU di Lampung adalah kegagalan dua mandataris; Rais Aam dan Ketua Umum dalam memastikan kepemimpinan PBNU yang efektif, fungsional dan akuntabel," ujarnya.
Anggota A’wan PWNU Jawa Timur 2024-sekarang itu menilai mekanisme penetapan kepemimpinan PBNU perlu dikaji ulang.
Menurut dia, Muktamar ke-34 di Lampung pun sebenarnya sudah membahas mekanisme pemilihan ketua umum PBNU melalui sistem AHWA (Ahlul Halli wal Aqdi) -lembaga atau sekelompok orang yang berwenang mengambil keputusan, termasuk memilih pemimpin.
"Gagasan sistem AHWA untuk memilih Rais Aam dan Ketua Umum PBNU telah disuarakan PWNU Jawa Timur jauh sebelumnya," ujarnya.
Menurut Abdul Muji sistem AHWA adalah yang terbaik.
