jpnn.com, JAKARTA - Dalam era modern di abad 21, perubahan tidak pernah menunggu kesiapan sebuah organisasi. Perubahan selalu hadir dengan membawa tantangan baru yang menuntut respons yang tidak hanya adaptif, tetapi juga berbasis data.
Ketika kita masuk dan berbicara tentang, Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota lebih dari 90 juta orang, maka banyak dilema strategis yang akan dihadapi: terutama terkait cara organisasi ini menjaga otoritas keulamaan sekaligus merespons tuntutan modernitas yang makin kompleks.
Di sinilah konsep maslahah (kemanfaatan) dan mafsadat (kemudaratan) menjadi kerangka etik yang relevan, bukan hanya secara normatif, tetapi juga secara empiris.
Jika merujuk pada data, menampilkan setiap organisasi dengan tata kelola yang kuat memiliki peluang keberhasilan program hingga 30% lebih tinggi (OECD), disaat yang sama tingginya peran anggota dapat meningkatkan produktivitas hingga 21% (Gallup).
Dalam konteks NU, dengan jaringan lebih dari 28.000 pesantren dan puluhan ribu lembaga pendidikan, setiap perubahan sistem kepemimpinan akan berdampak luas, tidak hanya pada struktur internal, tetapi juga pada jutaan warga yang bergantung pada ekosistem sosial-keagamaan organisasi ini.
Maslahah dan Mafsadat sebagai Kompas Etik Berbasis Data
Dalam tradisi fikih, maslahah dan mafsadat memainkan peran penting dalam mengevaluasi suatu kebijakan melalui pendekatan penelitian. Sementara itu, dari perspektif saat ini, metode ini perlu diperkuat dengan data berbentuk angka agar keputusan yang dibuat tidak hanya didasarkan pada asumsi, tetapi juga didukung oleh bukti-bukti nyata.
Misalnya, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa hanya sekitar 52% organisasi masyarakat di Indonesia yang memiliki kapasitas manajerial yang cukup baik.
