kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meminta usulan rehabilitasi mangrove dalam pendanaan FOLU Net Sink 2030 di Kalimantan Selatan pada 2026 diajukan secara lebih selektif, terutama menyangkut kejelasan status lahan, kesiapan lokasi, dan potensi tingkat keberhasilan.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel Fathimatuzzahra mengatakan penegasan tersebut disampaikan tim verifikator Kemenhut saat memeriksa proposal rehabilitasi mangrove dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang diusulkan Pemprov Kalsel di Jakarta pada Selasa (24/2).
“Dalam proses verifikasi, Kemenhut meminta agar lokasi mangrove yang diajukan benar-benar memiliki tingkat keberhasilan tinggi, tidak bermasalah secara hukum, serta memenuhi persyaratan teknis lainnya agar pelaksanaan kegiatan berjalan optimal dan akuntabel,” ujarnya.
Kemenhut menekankan agar lebih selektif, terutama memastikan status kepemilikan lahan jelas dan kesiapan lapangan terukur sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Selain mangrove, usulan RHL juga diverifikasi dengan pembagian dua kategori, yakni RHL dalam kawasan dan di luar kawasan hutan. RHL dalam kawasan difokuskan pada areal perhutanan sosial guna memperkuat fungsi lindung sekaligus pemberdayaan masyarakat.
Sementara RHL di luar kawasan diarahkan pada tiga daerah tangkapan air (DTA) prioritas yang terdampak banjir, yakni DTA Barabai, Riam Kiwa, dan Tabunio di Kabupaten Tanah Laut, sebagai langkah pengendalian risiko hidrometeorologi dan pemulihan lahan kritis.
Fathimatuzzahra mengungkapkan bahwa Kalimantan Selatan termasuk lima provinsi yang memperoleh alokasi dana FOLU Net Sink 2030.
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan FOLU tahap I dan II sebelumnya, Kemenhut menilai Kalsel menjalankan program sesuai ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat.
