bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB terus berkomitmen mengawal lahirnya regulasi daerah yang berkualitas dan selaras dengan hukum nasional.
Langkah nyata ini diwujudkan melalui rapat harmonisasi terhadap empat Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (11/6).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Mandalika Kanwil Kemenkum NTB tersebut digelar untuk memastikan seluruh rancangan aturan hukum daerah tersebut matang secara substansi dan tidak berbenturan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Rapat harmonisasi dipimpin Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga.
Edward James Sinaga menyampaikan bahwa rapat ini membahas harmonisasi Raperbup mengenai terkait penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Bagian Organisasi, Bagian Hukum Pemda Lombok Tengah, serta Tim Analis Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB.
Dalam pembahasan tersebut, tim perancang Kanwil Kemenkum NTB memberikan masukan strategis dan perbaikan teknis guna memastikan keempat rancangan Perbup selaras dengan hukum nasional dan efektif mendukung tata kelola pemerintahan daerah.
Beberapa poin penting yang disepakati meliputi penyesuaian nomenklatur RSUD Praya, penyempurnaan struktur organisasi BPBD dan Dinas Perhubungan sesuai regulasi terbaru, serta penyelarasan substansi pengawasan pada Inspektorat.
