bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB terus memperkuat kapasitas Analis Kebijakan dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang berkualitas dan berbasis bukti.
Upaya tersebut dilakukan melalui keikutsertaan dalam kegiatan Policy Talks dengan tema “Peran Strategis Kebijakan Berbasis Bukti dalam Mendukung Pembangunan di Daerah” yang dilaksanakan secara daring, Jumat (12/6).
Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga, bersama Tim Kelompok Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) serta Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum NTB.
Forum ini menjadi sarana penguatan kompetensi dan wawasan dalam memahami pentingnya penerapan evidence-based policy sebagai dasar dalam proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan.
Dalam kegiatan tersebut, Pendiri dan Anggota Tim Pakar Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI), Amrih Wigiati, menyampaikan materi mengenai peran strategis kebijakan berbasis bukti dalam mendukung pembangunan daerah.
Amrih Wigiati menjelaskan bahwa kebijakan publik harus disusun melalui proses analisis yang terstruktur.
Mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, penyusunan alternatif solusi, evaluasi dampak, hingga penyampaian rekomendasi berdasar evidensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Analis Kebijakan berperan strategis sebagai penyedia bukti, penerjemah data teknis menjadi rekomendasi yang mudah dipahami, serta penjaga kualitas kebijakan.
