jpnn.com, JAKARTA - Forum Jurnalis Ketahanan Pangan Nasional dan Gizi Indonesia (Jupnas Gizi) menyoroti sejumlah temuan yang diungkap pemerintah dalam rapat koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 11 Juni 2026.
Organisasi tersebut mempertanyakan konsistensi data serta efektivitas sistem pengawasan program yang selama ini dijalankan.
Ketua Umum Jupnas Gizi Rival Achmad Labbaika, mengatakan publik berhak memperoleh penjelasan terkait berbagai persoalan yang belakangan terungkap.
Mulai dari pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dugaan praktik jual beli titik, hingga rencana verifikasi ulang penerima manfaat.
Menurut Rival, muncul pertanyaan mengenai proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan selama ini apabila berbagai persoalan tersebut baru diketahui setelah program berjalan dalam skala besar.
"Jika berbagai persoalan besar dalam Program MBG baru ditemukan sekarang, lalu apa yang sebenarnya dimonitor, dievaluasi, dan dikendalikan selama ini?" kata Rival dalam keterangannya.
Dia menilai pertanyaan tersebut semakin relevan di tengah sejumlah perkembangan yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk proses hukum yang menyeret sejumlah pejabat lembaga tersebut serta munculnya berbagai informasi mengenai dugaan intervensi dalam penentuan titik SPPG.
Padahal, selama beberapa bulan terakhir pemerintah secara konsisten menyampaikan adanya peningkatan jumlah penerima manfaat dan penambahan jumlah SPPG sebagai indikator kemajuan program.
