jpnn.com, JAKARTA - Ketum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika memberikan apresiasi kepada Gubenur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Menurut Faisol, hanya provinsi Jatim yang melakukan keterbukaan data usulan PPPK Paruh waktu.
Data yang akan diusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, diuji publik dahulu.
Setelah clear baru diteruskan ke pusat melalui sistem elektronik Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pejabat pembina kepegawaian (PPK).
"Provinsi Jatim melakukan uji publik data usulan PPPK paruh waktu, sehingga rekan-rekan honorer bisa memantau datanya, apakah diusulkan atau tidak menjadi paruh waktu," kata Faisol kepada JPNN, Rabu (27/8).
Dia mengungkapkan, provinsi Jawa Timur mengakomodasi seluruh honorer R2 dan R3. Namun, untuk honorer dari Kementerian Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (KemenPU SDA) yang gajinya bersumber dari APBN masih diupayakan oleh pemprov Jatim.
"Pemprov Jatim masih melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan honorer yang bekerja di bawah naungan KemenPU SDA," kata Faisol.
Sebagai ketua Aliansi R2 R3 Indonesia sekaligus penggerak R2 R3 di provinsi Jawa Timur, Faisol mengaku sangat bersyukur atas kebijakan Gubenur Khofifah yang mendukung amanat Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan masalah honorer hingga Oktober 2025.
