jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Achmad Nur Hidayat mengritisi prioritas pemerintah dalam menggalakkan wacana redenominasi Rupiah saat ini.
Menurut Hidayat, fokus pemerintah saat ini justru diarahkan pada upaya kosmetik, alih-alih memperkuat mesin penggerak utama perekonomian nasional.
Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta tersebut menilai peningkatan daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan seharusnya menjadi prioritas utama.
"Alih-alih memperkuat mesin penggerak ekonomi, yakni daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah justru sibuk dengan upaya kosmetik," kata Nur Hidayat, dikutip Selasa (11/11).
Hidayat mengakui secara teori, redenominasi tidak serta-merta memicu inflasi apabila prosesnya dilakukan dengan sangat hati-hati oleh otoritas terkait.
Namun, dia menekankan biaya transisi yang harus ditanggung berbagai pihak, seperti pemerintah, perbankan, pelaku usaha, hingga masyarakat luas, jumlahnya tidak kecil.
Seluruh infrastruktur sistem keuangan, mulai dari mesin kasir, pencatatan akuntansi, hingga penyesuaian kontrak hukum, memerlukan pembaruan signifikan yang menguras sumber daya.
Pada saat yang bersamaan, tantangan ekonomi riil seperti ketimpangan ekonomi yang melebar, inefisiensi dalam belanja publik, dan lemahnya kualitas layanan dasar masih belum tertangani secara tuntas.
