jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini memberikan atensi serius terhadap maraknya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri maupun perumahan.
Jazuli menyampaikan itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan secara terpisah dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid beserta jajarannya
Jazuli saat RDP bersama Mendagri Tito, menyampaikan bahwa persoalan alih fungsi lahan tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah daerah dalam kebijakan pengembangan wilayah dan penataan ruang. Menurut dia, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan pengaruh besar dalam pengembangan wilayah serta tata ruang.
Oleh karena itu, kata dia, Kementerian Dalam Negeri perlu mengambil peran lebih aktif dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah agar arah pembangunan tetap menjaga keberlanjutan lahan pertanian.
"Kemendagri perlu ikut mengawasi dan membina agar kebijakan daerah tidak keliru dengan mengalihfungsikan lahan-lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri atau perumahan tanpa pertimbangan kedaulatan pangan,” ujar Jazuli.
Menurut Jazuli, tren penyusutan lahan pertanian produktif perlu menjadi perhatian bersama karena dapat berdampak langsung terhadap kemampuan nasional dalam memenuhi kebutuhan pangan di masa depan dalam konteks kedaulatan pangan.
Dia menyatakan bahwa kebijakan pembangunan daerah harus selaras dengan semangat kedaulatan pangan yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Tidak mungkin terwujud kedaulatan pangan ketika lahan pertanian semakin menyusut," ujarnya.
