jpnn.com, JAKARTA - Kenaikan harga Pertamax yang berlaku sejak 10 Juni 2026 dinilai sebagai langkah yang dapat dipahami dalam konteks penyesuaian harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Meski demikian, pemerintah diminta memperkuat komunikasi publik agar kebijakan tersebut dapat diterima masyarakat.
Dosen Senior Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Antonius Budisusila, mengatakan pemerintah perlu mengedepankan pendekatan komunikasi yang cepat, jujur, dan empatik di tengah munculnya respons negatif dari sebagian masyarakat terhadap kebijakan tersebut.
Menurut Antonius, komunikasi publik yang efektif menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.
“Pendekatan yang harus dilakukan harus mengedepankan kecepatan, kejujuran, empatik, konsisten, berbasis data, memberi kepastian tindakan, akuntabel, dialogis, adil, dan terbuka terhadap evaluasi,” kata Antonius dalam keterangannya, Jumat (12/6).
Dia menilai kebijakan penyesuaian harga Pertamax perlu dilihat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai tekanan yang sedang dihadapi sektor energi nasional.
Menurutnya, kenaikan harga minyak mentah dunia, ketidakpastian geopolitik global yang masih berlangsung, serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi faktor utama yang memengaruhi biaya penyediaan BBM nonsubsidi.
“Menurut saya, kenaikan harga Pertamax ini bisa dipahami sebagai langkah penyesuaian terhadap harga keekonomian BBM nonsubsidi. Tekanannya datang dari beberapa sisi sekaligus, yakni harga minyak global dan pelemahan nilai tukar rupiah,” ujarnya.
.jpeg)
