jpnn.com - MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal akan memberikan insentif tambahan bagi 1.759 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB Muhammad Aminurlah mendukung rencana kenaikan pendapatan guru PPPK Paruh Waktu (P3K PW) tersebut.
"Prinsipnya kita (Banggara DPRD NTB) dukung langkah pemberian tambahan insentif, tetapi tetap harus ada formula hingga kriteria dan persyaratannya," ujarnya di Mataram, Senin (11/5).
Meski sangat mendukung kebijakan tersebut, dia tegaskan bahwa pemberian tambahan insentif sebesar Rp540.000 per bulan per guru tersebut hendaknya didasarkan pada kajian yang tepat dengan tetap mempedomani sejumlah kriteria dan persyaratan.
Pasalnya, jika melihat ruang fiskal daerah di APBD Perubahan 2026, maka pemberian tambahan insentif sebesar Rp540.000 per bulan untuk 1.759 guru PPPK PW di NTB, sangat dimungkinkan.
Namun, Pemprov NTB melalui TAPD setempat harus banyak melakukan penyesuaian sejumlah komponen belanja daerah.
"Kalau mau dipaksakan di APBD Perubahan 2026, tentu harus ada penyesuaian item belanja dan ini harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," kata Aji Maman, sapaan karibnya.
Anggota Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD NTB itu menegaskan lagi bahwa, pemberian tambahan insentif untuk ribuan guru P3K PW harus melalui sejumlah kajian. Salah satunya, pada sisi prestasi dan stimulus kinerja.
