jpnn.com - Sekretaris Jenderal Laskar Merah Putih (LMP) Abdul Rachman Thaha (ART) mencermati kekurangpekaan Presiden Prabowo Subianto yang dipertontonkan di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (13/5/20026).
Ketika itu, kata ABdul Rachman, Kejagung kembali membuktikan dirinya sebagai elemen penting dalam Satgas PKH yang menyetorkan Rp 10 triliun lagi uang denda administratif ke kas negara. Presiden pun memberikan apresiasi.
"Tapi ada problem kekurangpekaan yang kemarin Presiden pertontonkan. Yakni, di gedung Kejagung, Presiden justru meworo-worokan perhatian yang telah negara berikan kepada jajaran Mahkamah Agung," kata Abdul Rachman, Kamis (14/5/2026).
Dia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo lewat pidatonya kemarin siang menunjukkan kesungguhannya untuk menerapkan merit system. Bagi para hakim, misalnya, akan dibangunkan sarana guna meningkatkan standar kesejahteraan hidup mereka.
Pada kesempatan terpisah, bagi jajaran kepolisian, Presiden sudah menjanjikan akan menindaklanjuti rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri.
"Yang tercecer justru Kejagung dan otoritas pemasyarakatan. Negara akan melakukan apa terhadap para ponggawa dari dua institusi tersebut? Presiden akan memberikan penguatan seperti apa?" tuturnya mempertanyakan.
Pria yang beken disapa dengan akronim ART itu mengatakan ketika sejumlah sub-sistem dalam sistem peradilan pidana korupsi telah Presiden berikan perhatian yang menenteramkan hati, sub-sub sistem lainnya pun seyogianya memperoleh pemuliaan serupa.
"Pada vakumnya atensi Presiden itulah saya berempati pada para jaksa. Mereka sejauh ini tidak berkeluh kesah. Tapi firasat saya mengatakan, secara manusiawi cepat atau lambat jaksa-jaksa kita akan merasakan bahwa kerja keras mereka selama ini belum mendapatkan apresiasi yang proporsional," ujarnya.
