jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan ancaman populisme otoriter yang berkembang di berbagai negara.
Hal demikian dikatakan dia saat memberikan berbicara dalam pembukaan CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia di Karaton Ballroom, Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat (4/9).
Adapun, forum internasional yang diinisiasi Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) itu hasil kolaborasi dengan PDIP dan Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia serta diikuti puluhan delegasi berbagai negara.
Hasto menyebutkan fenomena populisme otoriter biasanya memakai bahasa dan sentimen kerakyatan untuk memperoleh dukungan.
Namun, ujar dia, fenomena populisme otoriter dalam praktik kekuasaan, bisa melemahkan institusi demokrasi, menekan kebebasan pers, serta menjauhkan penegakan hukum dari rasa keadilan.
"Apa yang terjadi pada Pemilu 2024 di Indonesia adalah puncak kemenangan bagi populisme otoriter yang dibangun secara bertahap, khususnya sejak periode kedua Jokowi. Norma-norma demokrasi dilanggar, masyarakat sipil diperlemah, dan demokrasi mengalami kemunduran (backsliding),” kata Hasto di hadapan para delegasi, Jumat ini.
Mengutip pemikiran Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku How Democracies Die, Hasto mengatakan kemunduran demokrasi terjadi ketika partai gagal menjalankan peran sebagai penjaga gerbang (gatekeepers) demokrasi.
Dalam kondisi demikian, ujar alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu, kekuasaan berisiko semakin terkonsentrasi dan tersandera kepentingan oligarki.
