jpnn.com, JAKARTA - Times Higher Education resmi meluncurkan Sustainability Impact Network dalam pembukaan Global Sustainable Development Congress atau GSDC 2026, Senin (22/6).
Ini merupakan jaringan keanggotaan universitas terbesar di dunia yang berfokus pada Sustainable Development Goals atau SDGs Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan partisipasi lebih dari 1.600 universitas dari 116 negara.
Peluncuran jaringan tersebut menjadi salah satu agenda utama GSDC 2026 yang berlangsung pada 22–25 Juni 2026 di Indonesia Convention Exhibition, Jakarta. Pada forum yang sama, Times Higher Education juga mengumumkan Sustainability Impact Ratings tahun ini, yakni pemeringkatan yang mengukur kontribusi institusi pendidikan tinggi terhadap 17 tujuan SDGs PBB.
"Kehadiran Sustainability Impact Network menandai perubahan penting dalam peran perguruan tinggi dalam agenda pembangunan berkelanjutan," kata Kepala Bidang Urusan Global Times Higher Education, Phil Baty, Senin (22/6).
Universitas tidak lagi hanya diposisikan sebagai pusat riset dan pendidikan, tetapi juga sebagai aktor yang menyediakan data, peta jalan, inovasi, serta jejaring implementasi untuk menjawab tantangan iklim, ketimpangan, kesehatan, pangan, energi, dan transformasi ekonomi.
Dia mengatakan peluncuran jaringan tersebut di Jakarta memiliki makna strategis karena mempertemukan kekuatan akademik dengan pemerintah, pemimpin bisnis, dan masyarakat sipil dalam satu forum. Dengan lebih dari 1.600 universitas di 116 negara yang bergabung dalam jaringan baru ini, hal ini telah membentuk jaringan universitas terbesar di dunia yang didedikasikan untuk SDGs PBB.
"Peluncuran jaringan ini di bawah atap yang sama dengan para pembuat kebijakan, CEO global, dan LSM di kota metropolitan terbesar dunia mengubah data bersama kita menjadi landasan nyata untuk perubahan,” ujarnya.
Menurut Phil, solusi keberlanjutan memerlukan bobot politik, akademik, dan ekonomi agar dapat membentuk Agenda Global 2030. Karena itu, data dari universitas dan hasil pengukuran Sustainability Impact Ratings diharapkan tidak berhenti sebagai pemeringkatan, tetapi menjadi dasar penyusunan kebijakan, investasi, dan kolaborasi lintas sektor.
