jpnn.com, BREBES - Penyaluran bantuan sosial harus didukung data penerima yang akurat dan terus diperbarui.
Sebab, kondisi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu, baik karena kehilangan pekerjaan, pindah domisili, maupun tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Rebranding Dukcapil, yang dirangkaikan dengan jemput bola verifikasi kependudukan dan sosialisasi perluasan digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Aula SMP Muhammadiyah Larangan, Kabupaten Brebes, Senin (10/8).
Bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pelosok desa, layanan jemput bola memudahkan pembaruan data tanpa harus menempuh jarak jauh ke kantor pelayanan.
Rebranding Dukcapil juga diarahkan untuk menghadirkan layanan yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Anggota Komisi II DPR RI Wahyudin Noor Aly atau Goyud mendukung langkah tersebut.
Menurutnya, digitalisasi Perlinsos bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial.
“Komisi II mendukung penuh langkah Dukcapil dalam memperluas digitalisasi perlindungan sosial. Inovasi ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal keadilan sosial agar bantuan negara benar-benar menyentuh rakyat kecil,” katanya.
