jpnn.com, JAKARTA - Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai isu politik transaksional dan dugaan politik uang yang muncul dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) merupakan fenomena ironis.
Menurut Adi, NU selama ini dinilai sebagai organisasi keagamaan yang kekuatan utamanya bertumpu pada moralitas dan nilai-nilai keislaman.
"Kalau isu money politics, soal transaksi, itu publik mungkin menganggap sesuatu yang biasa dalam politik, tetapi kalau ini terjadi pada organisasi sosial dan agama, apalagi organisasi Islam yang besar, tentu sangat ironis," kata Adi Prayitno dalam Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU bertema "Setop Politik Transaksional di Muktamar NU" di Resto Trisnoku, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Dalam diskusi ini juga hadir tiga narasumber, yaitu Kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) dari Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, KH Musta’in Syafi’ie; Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH. Samsul Ma’arif; dan CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali serta Nono Suwarno (Wartawan senior) sebagai moderator.
Adi mengatakan isu transaksi politik bukan hal baru dalam kontestasi politik pada umumnya.
Namun, menurutnya, persoalan menjadi berbeda ketika isu tersebut muncul di tubuh organisasi sosial-keagamaan sebesar NU, yang selama ini memiliki posisi kuat di masyarakat karena karakter keagamaan dan moralitas para ulama dan pengurusnya.
"Satu-satunya kekuatan NU itu adalah moralitas dan nilai-nilai keagamaan. Karena itu saya selalu berharap NU kembali pada khitahnya, mengurus umat, mengurus agama, dan menjauh dari urusan politik transaksional," ujarnya.
Adi mengaku sempat enggan membahas isu tersebut karena menganggapnya sebagai "aurat" NU.
