jpnn.com - BANDUNG – Berikut ini pernyataan terbaru Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkaitan dengan SPMB 2026 Jabar.
Dedi Mulyadi mengaku tengah menghadapi dilema besar dalam mengamankan hak pendidikan bagi puluhan sampai ratusan ribu siswa miskin yang terlempar dari Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 sekolah negeri karena kurangnya kapasitas.
Gubernur Dedi Mulyadi mengaku sempat akan melakukan penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri. Namun, urung dilakukan karena ada keberatan dari sejumlah yayasan sekolah swasta.
Sementara di sisi lain tak sedikit yayasan sekolah swasta yang terkesan enggan menerima tawaran kerja sama pembiayaan yang disodorkan oleh Pemprov Jabar.
"Jangan sampai gubernur dibikin dilema. Satu sisi menambah rombel di sekolah negeri tidak boleh, tetapi di sisi lain sekolah swasta ditawari kerja sama dengan anggaran sekian tidak mau," kata Kang Dedi Mulyadi alias KDM dalam keterangan di Bandung, Senin (22/6).
Atas situasi krusial tersebut ia mendesak seluruh manajemen sekolah swasta di Jabar untuk melunakkan ego sektoral dan segera membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi calon murid dari keluarga ekonomi menengah ke bawah pada tahun ajaran 2026/2027.
Pemprov Jabar telah menyiapkan skema stimulus fiskal berupa bantuan biaya pendidikan sebesar Rp2,7 juta per siswa pada tahun pertama sebagai kompensasi penyerapan siswa miskin tersebut. Anggaran subsidi ini diharapkan dapat segera disepakati oleh pihak yayasan.
Menurut Dedi, kolaborasi taktis antara Pemprov Jabar dan sektor swasta merupakan instrumen mutlak demi memutus mata rantai anak putus sekolah di tingkat SMA dan SMK.
.jpeg)
