jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Satu Honai Indonesia Hironimus Hilapok, M.Si, M.M menyoroti kebijakan penambahan 12 persen saham pemerintah di PT Freeport Indonesia setelah sebelumnya memiliki 51 persen.
Hiron sapaan akrabnya menilai penambahan saham tersebut seolah-olah tanpa ada perlawanan dari Freeport McMoRan.
Semestinya keputusan itu merugikan Freeport McMoran sehingga mereka akan menolak.
Lebih lanjut, Hiron mempertanyakan apakah memang ada niat terselubung yang sudah disepakati di luar semua informasi yang beredar di media, misalnya perjanjian perpanjangan IUPK untuk periode 2041 sampai dengan tahun 2061 dan atau Freeport McMoran diizinkan masuk sampai ke wilayah Kucing Liar yang cadangannya diprediksi melebihi produksi yang ada saat ini, yaitu kurang lebih 200.000 ton per hari?
Langkah penambahan 12 persen ini diklaim sebagai salah satu upaya pemerintah memperkuat kendali negara, namun menimbulkan tanda tanya besar: mengapa kepemilikan 51 persen yang selama ini sudah dipegang belum juga menunjukkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua terkait saham 10 persen untuk pemerintah Provinsi Papua (sekarang Papua Tengah) dan Kabupaten Mimika?
Jika penguasaan saham mayoritas belum memberi kontribusi yang berarti bagi pemilik tanah ulayat, untuk siapa sebenarnya tambahan 12 persen ini diperjuangkan, dan sejauh mana masyarakat pemilik hak ulayat khususnya dan Papua umumnya akan merasakan manfaatnya?
Ketiadaan transparansi dalam tata kelola saham Freeport selama ini membuat publik sulit menilai sejauh mana kekayaan yang digali dari tanah Papua sungguh-sungguh memberi manfaat bagi masyarakat Papua.
Pemerintah melalui MIND ID memang menjadi pemegang saham utama, namun struktur kepemilikan masih bersifat Jakarta sentris tanpa partisipasi bermakna (meaningful participatian) dari Orang Asli Papua (OAP).
