jpnn.com, JAKARTA - Nahdlatur Ulama (NU) secara tegas mendukung posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.
Posisi Polri di bawah Presiden sudah sangat tepat seperti sekarang ini.
Demikian pernyataan Wakil Rais Aam PBNU KH. Muhammad Anwar Iskandar, Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), dan Ketua Umum PP Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah secara terpisah pada Kamis (29/1/2026).
KH. Muhammad Anwar Iskandar yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini melihat selama ini masyarakat sudah merasakan kemaslahatan dan kemanfaatan yang baik keberadaan Polri dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Saya mendukung sepenuhnya Polri di bawah Presiden dan bukan yang lain. Posisi ini adalah sesuatu yang sangat ideal," kata Kiai Iskandar melalui video yang beredar pada Kamis, 29 Januari 2026.
"Mari kita bersama-sama mendoakan agar Kepolisian Republik Indonesia senantiasa berada dalam lindungan bimbingan dan rida Allah SWT, untuk membersamai Presiden dan kita semuanya, menjaga negara dan bangsa ini menuju satu masyarakat yang maju, modern, dan diridhoi oleh Allah SWT," imbuhnya.
Senada, Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) mendukung Polri tetap di bawah Presiden.
Dia menilai penolakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap wacana pembentukan Menteri Kepolisian merupakan sikap yang tepat untuk menjaga independensi dan marwah Polri.
