jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon merespons berbagai kritik maupun demonstrasi yang diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Kebudayaan RI itu menduga ada pihak yang terganggu dengan berbagai kebijakan Presiden ke-8 RI tersebut.
Fadli menyampaikan pandangannya itu dalam jumpa pers khusus di Kementerian Kebudayaan, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026).
Menurut wakil ketua DPR RI periode 2014-2019 itu, Prabowo ingin mengembalikan praktik ekonomi Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Mazhab ekonomi Pak Prabowo ialah ekonomi kerakyatan, sementara praktik ekonomi kita sudah liberal, puluhan tahun menyimpang dari konstitusi sejak reformasi,” kata Fadli.
Lebih lanjut Fadli memerinci berbagai kebijakan Prabowo yang mengusik berbagai pihak yang selama ini menikmati berbagai praktik tidak adil. Misalnya, Prabowo menerapkan hilirisasi hingga kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam atau SDA.
Menurut Fadli, selama ini ada pihak yang meraih keuntungan besar dengan memanfaatkan praktik kotor dalam ekspor SDA. Praktik-praktik ilegal itu penyelundupan, transfer pricing, hingga under-invoicing.
“Pak Prabowo pengin kita menentukan harganya. Selama ini malah hasilnya dinikmati negara ketiga yang tidak punya SDA," kata Fadli.
Oleh karena itu, Fadli menegaskan Prabowo ingin menertibkan praktik yang merugikan itu. Namun, risikonya memang ada pihak yang terganggu.
