jpnn.com, JAKARTA - PT KSS mempertanyakan mekanisme penyampaian surat dari Kemhub yang menjadi salah satu pembahasan dalam sidang sengketa proyek pelabuhan. Persoalan tersebut mengemuka saat persidangan menghadirkan ahli Tata Usaha Negara (TUN) dan saksi teknis terkait penyusunan dokumen Survei Investigasi dan Desain (SID).
Direktur Utama PT KSS Rudi Urip Santosa Basuki mengatakan sidang juga menghadirkan saksi teknis dari pihak konsultan penyusun SID.
Menurut Rudi, saksi telah memberikan keterangan mengenai proses penyusunan dokumen dan pedoman teknis yang digunakan dalam penyusunan SID.
"Sidang hari ini menghadirkan salah satu saksi teknis penyusunan SID. Konsultan penyusun sudah dipanggil dan menjawab berbagai pertanyaan terkait pola penyusunan dokumen serta pedoman teknis yang digunakan," kata Rudi kepada wartawan usai persidangan.
Selain membahas aspek teknis, persidangan juga menghadirkan ahli TUN untuk menjelaskan aspek administrasi terkait komunikasi antara Kementerian Perhubungan dan PT KSS.
Rudi mengungkapkan terdapat surat yang disebut ditujukan kepada PT KSS. Namun, perusahaan mengaku tidak pernah menerima surat tersebut secara langsung.
Menurut dia, surat itu justru disebut dikirimkan kepada pihak konsultan yang terlibat dalam penyusunan dokumen proyek.
"Kami meminta penjelasan dari ahli Tata Usaha Negara terkait apakah prosedur seperti itu dapat dilakukan atau tidak, karena PT KSS merasa belum pernah menerima surat tersebut secara langsung," ujarnya.
