jakarta.jpnn.com - Executive Director Pijar Foundation Cazadira Fediva Tamzil mengatakan kebijakan iklim seharusnya menyentuh hingga dampak nyata.
Dia menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara pada kajian kebijakan berjudul Promoting Inclusive Climate Policy for Indonesia through Gender and Human Rights Perspectives di Heritage Room, Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (29/1).
Acara itu merupakan kolaborasi antara Pijar Foundation, United Nations Environment Programme (UNEP), dan UN Women.
“Mungkin merupakan tuntutan yang masuk akal jika kita membicarakan bagaimana adaptasi dan mitigasi iklim di Indonesia bisa mengambil manfaat dari pengetahuan dan kearifan lokal dan melihat bagaimana kohesi sosial menjadi daya dukung untuk menciptakan resiliensi,” kata Cazadira.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum mengatakan pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan responsif iklim hanya bisa dicapai apabila kebijakan secara sadar mengoreksi ketimpangan yang dialami perempuan dan kelompok rentan.
“Dampak adalah hal yang sangat penting. Kajian ini dengan jujur menunjukkan bahwa perempuan, anak muda, masyarakat adat, dan para penyelenggara bisa menjadi aktor kunci dalam kebijakan IPUI,” kata Woro.
Menurut Woro, partisipasi kelompok itu masih sering dipahami sebatas pemenuhan prosedur atau administrasi dan belum menjadi keterlibatan yang substantif.
“Ini terjadi karena kita masih memandang inklusivitas hanya sebatas siapa yang hadir, bukan siapa yang benar-benar didengar dan dilibatkan,” tambah Woro Srihastuti.
