jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah partai politik nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) kembali membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Mereka menggelar focus group discussion (FGD) untuk merumuskan penyelamatan jutaan suara rakyat melalui penurunan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT).
Dalam forum itu, hadir mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan Guru Besar FH UGM Prof. Zainal Arifin Mochtar.
Hadir juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan sejumlah pengurus lain dari PPP, PKN, PBB, Partai Ummat serta Partai Berkarya.
"Sekber GKSR ini akan kami terus hidupkan. Hari ini kami mengundang Pak Mahfud MD untuk membahas Parliamentary Threshold (PT)," ujar OSO saat membuka FGD bertajuk "Dinamika Parliamentary Threshold dan Masa Depan Demokrasi Representatif Indonesia" di Kantor Sekber GKSR, Menteng, Jakarta, Senin (11/5/2026).
OSO menjelaskan tujuan menghadirkan Mahfud MD adalah mendengar masukan tentang bagaimana seharusnya tidak ada satu suara pun yang hilang.
Soal PT, sambung OSO, sejumlah partai di parlemen mulai bersuara. Ada yang mengusulkan 5 hingga 7 persen, tetapi ada juga yang mengusulkan nol persen.
Sementara itu, kata OSO, GKSR melihat PT berpotensi membuang jutaan suara rakyat, mempersempit representasi politik, memperkuat dominasi/hegemoni partai besar, dan mematikan regenerasi politik nasional.
