jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Rencana Menteri Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Brian Yuliarto yang mendorong perguruan tinggi terlibat aktif dalam operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik tajam. Alih-alih memperkuat kontribusi, keterlibatan kampus dalam urusan teknis ini dinilai berisiko mengerdilkan peran universitas menjadi sekadar operator program pemerintah.
Pakar Analisis Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Subarsono menegaskan bahwa gagasan ini melenceng jauh dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) institusi pendidikan tinggi.
Menurut Subarsono, pengelolaan dapur dalam skala masif akan menguras energi internal kampus secara besar-besaran. Kampus yang seharusnya fokus pada pengembangan kualitas akademik akan terbebani oleh urusan logistik yang kompleks.
“Perguruan tinggi tidak sepantasnya membuka SPPG karena tidak ada kaitannya dengan visi, misi, dan Tridharma Perguruan Tinggi,” ujarnya, Selasa (12/5).
Selain itu, operasional dapur MBG akan meningkatkan konsumsi air dan listrik di lingkungan kampus. Kerumitan pengelolaan limbah dapur dalam volume besar juga menjadi tantangan.
Risiko yang paling krusial menurut Subarsono adalah melemahnya daya kritis civitas academica.
Jika kampus menjadi bagian dari implementasi program yang menggunakan anggaran APBN dalam jumlah fantastis, dia khawatir adanya benturan kepentingan.
“Bagaimana bisa bersuara kritis dan lantang saat perguruan tinggi terlibat dan ikut menikmati benefit implementasi MBG?” tegasnya.
