jpnn.com - NABIRE – Pemerintah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, saat ini memiliki sekitar 5.600 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas PNS dan PPPK.
Pemkab Nabire sedang melakukan penataan administrasi kepegawaian, yang sementara ini hasilnya cukup mengejutkan.
Berikut ini sejumlah temuan Pemkab Nabire terkait data administrasi ASN.
Pertama, ratusan ASN bekerja tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) penempatan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire Yulianus Passang di Nabire, Sabtu (25/7), menjelaskan, pemkab mengambil tindakan tegas berupa penghentian gaji ASN yang bekerja tidak sesuai dengan SK penempatan.
"Kalau ada pegawai tidak bekerja di tempat tugas sesuai SK, maka gajinya dihentikan dan jika sudah terlanjur diterima harus dikembalikan," katanya.
Ditegaskan bahwa penghentian pembayaran gaji 187 ASN yang terindikasi bermasalah sebagai bagian dari penataan administrasi kepegawaian.
Yulianus mengatakan, ASN yang gajinya dihentikan diketahui telah berpindah ke instansi lain, seperti Pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun pemerintah kabupaten tetangga, antara lain Dogiyai dan Deiyai, tetapi masih tercatat menerima gaji dari Pemerintah Kabupaten Nabire.
.jpeg)
