jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Nasrullah Larada menyoroti adanya hambatan komunikasi atau disconnect antara kebijakan komunikasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran menteri serta bawahannya.
Menurut dia, hal itu memicu munculnya berbagai persoalan di tengah masyarakat, khususnya terkait narasi digital.
Nasrullah membandingkan pola pendekatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam meredam gejolak informasi dibanding tokoh lain.
"Prabowo lebih cenderung untuk memanggil para jurnalis, pengamat, lalu diskusi langsung berjam-jam. Begitu muncul masalah, beliau memanggil tokoh-tokoh atau ormas Islam untuk dialog langsung," ujar Nasrullah dalam diskusi bertajuk Politik Persepsi dan Perang Narasi dalam Demokrasi Digital Indonesia yang digelar Majelis Sabtu, Sabtu (9/5).
Menurutnya, pola dialog langsung tersebut sangat efektif untuk meminimalisir potensi negatif yang dihasilkan oleh algoritma media sosial yang sering kali memperkeruh narasi di ruang publik.
Namun, Nasrullah menyayangkan langkah responsif Presiden ini sering kali tidak diikuti dengan ritme yang sama oleh para pembantunya.
"Ketika Presiden memanggil beberapa tokoh, ternyata tidak diikuti juga oleh para menteri dan sebagainya. Inilah ada keterputusan komunikasi antara apa yang diinginkan oleh Presiden dengan masyarakat," tegasnya.
Dia menekankan bahwa sinkronisasi komunikasi di level pemerintahan sangat krusial dalam demokrasi digital saat ini.
