bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan atau Policy Talks Tahun 2026 secara virtual pada Senin (22/6).
Kegiatan yang mengusung tema “Analisis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik” tersebut diikuti oleh tim pokja Badan Strategi Kebijakan (BSK) NTB.
Keterlibatan mereka sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang analisis kebijakan.
Kegiatan ini menjadi wadah pembelajaran dan pertukaran pengetahuan bagi Analis Kebijakan dalam meningkatkan kualitas analisis serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan fakta.
Melalui forum tersebut, peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kebijakan publik, tantangan implementasi kebijakan, serta pentingnya kolaborasi antarunit kerja dalam mendukung proses perumusan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Junarlis, menegaskan bahwa Analis Kebijakan memiliki peran strategis dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas.
“Analis Kebijakan dituntut untuk mampu menyajikan analisis yang tajam, berbasis data dan fakta, serta memberikan rekomendasi yang tepat dan implementatif bagi pengambil keputusan,” ujar Jurnalis.
Ia juga menekankan bahwa penguatan kapasitas Analis Kebijakan perlu dilakukan secara berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
